Banda Aceh – Tgk Ahmadi, S.H., Penyuluh Agama Islam Kota Banda Aceh, angkat bicara mengenai pentingnya memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam di tengah maraknya isu terkait pelanggaran syariat di Aceh, khususnya di Banda Aceh. Beliau menyoroti viralnya isu di media sosial mengenai konser dan kemaksiatan yang semakin merajalela, yang sering kali membuat lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) disalahkan. Padahal, tugas MPU hanyalah memberikan fatwa, bukan mengambil kebijakan atau tindakan.
Tgk Ahmadi menekankan pentingnya refleksi diri dalam memilih pemimpin yang menegakkan syariat Islam di Aceh. Ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya menuntut penerapan syariat dari pemimpin, tetapi juga memastikan bahwa pemimpin yang dipilih sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam, kriteria pemimpin yang baik adalah yang memiliki agama yang baik, aqidah yang benar, dan sifat-sifat seperti siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tablig (menyampaikan), dan fatanah (cerdas).
“Setidaknya, pemimpin yang kita pilih harus memiliki lebih banyak kesesuaian dengan kriteria dalam agama, meskipun tidak sempurna seperti pemimpin pada masa Rasulullah dan sahabat,” kata Tgk Ahmadi.
Beliau juga mengingatkan bahwa banyaknya paham menyimpang yang masuk ke Aceh sangat memprihatinkan, terutama jika kekuasaan membuka pintu bagi paham-paham tersebut. Sebagai masyarakat Aceh yang mayoritas menganut Islam ahlussunnah wal jama’ah, kita harus terus berjuang untuk membendung paham dan aliran di luar ahlussunnah wal jama’ah.
Tgk Ahmadi juga menyoroti adanya kekhawatiran mengenai keberadaan penganut paham wahabi di Banda Aceh yang berpotensi merasuk ke dalam calon pemimpin. “Kehadiran jejaring penganut paham wahabi di Aceh sangatlah berbahaya bagi persatuan dan kesatuan umat Islam. Bahkan, jika jejaring wahabi tersebut berhasil mempengaruhi kekuasaan nantinya di Aceh, perkembangan wahabi di Aceh akan terbuka lebar,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa potensi pergeseran dalam cara beribadah dan pelaksanaan tradisi akibat pengaruh wahabi bisa menimbulkan potensi konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk waspada dan memilih pemimpin yang benar-benar memahami dan menegakkan syariat Islam secara kaffah.
“Masyarakat harus hati-hati dalam memilih calon pemimpin, terutama dengan adanya isu tentang calon pemimpin yang menganut aliran wahabi. Pilihlah pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam, yang mampu menegakkan syariat Islam secara kaffah,” tegas Tgk Ahmadi.
Lebih lanjut, beliau menyebutkan bahwa hanya dengan memilih pemimpin yang sesuai syariat, Aceh bisa mempertahankan identitasnya sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. “Ini bukan hanya soal politik, tetapi soal masa depan kita sebagai masyarakat yang taat pada ajaran agama,” tambahnya.
Dalam situasi politik saat ini, Tgk Ahmadi mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh janji-janji politik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. “Kita harus waspada dan cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan sampai kita terjebak dalam janji-janji yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita,” ujarnya.
Menurut Tgk Ahmadi, peran ulama dan tokoh agama sangat penting dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat. “Ulama dan tokoh agama harus aktif memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang menegakkan syariat Islam,” tutupnya.
Ia juga berharap agar masyarakat Banda Aceh semakin sadar akan pentingnya syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga dan menegakkan syariat Islam di Aceh,” pungkas Tgk Ahmadi.
Dengan demikian, Tgk Ahmadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan menegakkan syariat Islam di Banda Aceh, dengan memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kriteria dalam ajaran Islam.
