MEDAN
Terdakwa Tumirin (62) warga Jalan Kapten Sumarsono Medan langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan setelah divonis Hakim Pengadilan Negeri Medan 1 tahun 2 bulan penjara karena menggunakan surat palsu.
” Kami mengajukan banding pak hakim,” ujar Sartika Dwi,SH selaku Penasihat Hukum( PH) terdakwa Tumirin setelah Majelis Hakim PN Medan diketuai Efrata Tarigan memvonis Tumirin 14 bulan penjara.
Sedangkan Jaksa Penuntut Umum( JPU) Randi Tambunan yang sebelumnya menuntut Tumirin 2 tahun penjara menyatakan pikir- pikir.
Menurut Sartika, putusan hakim itu tidak mencerminkan rasa keadilan terdakwa dan hanya menguntungkan saksi pelapor.
” Kita sangat keberatan atas putusan hakim tersebut sehingga kami langsung mengajukan banding,” ujar Sartika kepada awak media usai sidang, Kamis ( 20/6/2024) sore
Selain itu,kata Sartika Dwi,SH dan Rahmat Junjungan Sianturi, SH putusan Majelis Hakim yang menghukum terdakwa Tumirin (62) menggunakan surat palsu sangat aneh tanpa mempertimbangkan fakta di persidangan.
” Putusan itu sangat aneh dan kita keberatan sehingga kami mengajukan banding atas putusan tersebut,” kata Sartika Dwi, SH kepada awak media, seusai Majelis hakim diketuai Efrata Tarigan beranggotakan hakim Haogoaro Waruwu dan Arfan Yani memvonis Tumirin, warga Jalan Kapten Sumarsono Medan 1 tahun 2 bulan penjara, Kamis (20/6/2024)
Menurut Sartika, banyak perkara menggunakan surat palsu( pasal 263 ayat 2 KUHP) disidangkan di pengadilan.Tapi untuk perkara Tumirin sangat aneh dan janggal
Alasannya, kata Sartika, kalau seorang didakwa menggunakan surat palsu, seharusnya ada surat aslinya ( atau pembandingnya) mana asli atau palsu.
Selanjutnya, harus ada pula hasil laboratorium Kriminal ( Labkrim) yang menyatakan surat itu palsu.Kemudian ada orang dirugikan, karena penggunaan surat palsu tersebut.Selanjutnya ada saksi yang menyatakan terdakwa menggunakan surat palsu
Tapi dari perkara Tumirin ini, kata pengacara wanita itu semuanya tidak bisa dibuktikan Jaksa Penuntut Umum( JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumut Randi Tambunan tersebut
Tapi nyatanya Majelis Hakim sependapat dengan JPU untuk menghukum Tumirin 14 bulan karena telah menggunakan surat palsu.
Sartika menilai selama proses persidangan JPU tidak mampu menghadirkan saksi fakta yang melihat dan mendengar terdakwa Tumirin menggunakan surat palsu yang merugikan PT Nusaland selaku saksi pelapor .
” Semua saksi yang dihadirkan JPU diluar saksi fakta,” ujar pengacara santik itu.
Menurut dia, Tumirin hanya berjuang atau mempertahankan haknya setelah ayahnya memberikan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) bahwa tanah seluas 13 hektar itu miliknya.Namun tanah tersebut tidak dikuasai terdakwa dan kenapa PT Nusaland merasa dirugikan
Divonis
Sebelumnya Majelis hakim Diketuai Efrata Tarigan menghukum Tumirin 1 tahun 2 bulan penjara.Sebelumnya Jaksa Randi Tambunan menuntut 2 tahun penjara.
Menurut hakim, terdakwa Tumirin menggunakan KTPPT itu untuk mengklaim tanah seluas 13 hektar di Helvetia milik mereka.Padahal diatas tersebut sudah ada HGU milik PT Nusaland
Menurut hakim perbuatan terdakwa merugikan PT Nusaland. Sedangkan yang meringankan terdakwa sudah.l lanjut usia, sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum (red)
